Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang telah merespons hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I tahun 2023 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik. Acara ini digelar pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, dan dibuka oleh Plt. Kepala DLH Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswanti. Forum ini juga dipandu oleh Kasubag. Umpeg, Ivonne Pusparini, serta melibatkan sejumlah penerima layanan dari DLH dan media.
Dalam sambutannya, Dian Ika Siswanti mengungkapkan tujuan dari acara ini, yaitu untuk memahami sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh DLH. Dia menjelaskan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang pelayanan publik, dan DLH termasuk dalam kategori ini. Setiap OPD diharuskan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dua kali dalam setahun sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan.
Dalam paparannya, Dian Ika Siswanti merinci dasar hukum penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa peraturan yang menjadi acuan adalah Permenpan-rb nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Permenpan-rb nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Pelayanan Publik, serta Peraturan Bupati Pemalang nomor 41 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan SKM.
Dian Ika Siswanti juga mengulas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DLH selama kurun waktu 2021-2023. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan IKM dari tahun 2021 hingga 2022, namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Penurunan ini terkait dengan masalah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Pesalakan, termasuk penutupan sementara TPA dan insiden kebakaran yang baru-baru ini terjadi. Dian Ika Siswanti juga menggarisbawahi bahwa DLH tidak dapat mengatasi masalah ini sendirian dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Ia menegaskan bahwa masalah sampah, khususnya, harus diselesaikan secara kolaboratif.
Forum Konsultasi Publik ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan saran dan masukan terkait pelayanan DLH. Akhirnya, acara ini ditutup dengan penandatanganan berita acara yang mengikat antara perwakilan peserta dan pihak DLH, sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan hasil diskusi dan evaluasi dari forum ini.
